Koordinator IBEMPI Jatim: Kenaikan Harga Beras di Pamekasan Dinilai Tidak Masuk Akal, Dugaan Permainan Menguat
Koordinator Ikatan BEM Pertanian Indonesia (IBEMPI) Wilayah Jawa Timur, Kholilur Rohman, kembali menegaskan kejanggalan atas lonjakan harga beras dan minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Pamekasan.
Menurut Kholilur Rohman, kenaikan harga yang melampaui batas ini tidak bisa dianggap sebagai fenomena biasa. Ia menduga adanya praktik yang tidak sehat dalam rantai distribusi maupun pengawasan.
“Kami menduga ada permainan dalam kenaikan harga ini, bahkan ada indikasi permainan di dalam tubuh Satgas Pangan, khususnya di Kabupaten Pamekasan,” ujarnya.
Menurutnya, dugaan adanya permainan dalam kenaikan harga tersebut semakin menguat jika melihat fakta bahwa Jawa Timur merupakan salah satu daerah penyumbang produksi beras terbesar di Indonesia. Namun ironisnya, harga beras di wilayah tersebut justru terus mengalami kenaikan dan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024, HET beras medium ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram dan premium Rp14.900 per kilogram. Sementara di pasaran, harga jual ditemukan jauh di atas ketentuan tersebut. Hal serupa juga terjadi pada minyak goreng bersubsidi Minyakita yang dijual hingga Rp19.000–Rp21.000 per liter.
Kholilur Rohman menilai kondisi ini bertolak belakang dengan prinsip dasar dalam Ilmu Ekonomi, khususnya hukum permintaan dan penawaran. Secara teori, daerah dengan tingkat produksi beras yang tinggi seharusnya memiliki harga yang relatif lebih stabil atau bahkan lebih rendah, bukan justru mengalami lonjakan yang signifikan.
“Ini tidak masuk dalam logika ekonomi. Ketika produksi tinggi, seharusnya pasokan melimpah dan harga terkendali. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ini yang membuat dugaan adanya permainan semakin kuat,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan adanya indikasi keterlibatan oknum dalam rantai distribusi maupun pengawasan, termasuk dugaan permainan di tubuh Satgas Pangan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Kordinator IBEMPI Jawa Timur mendesak dilakukannya investigasi mendalam dan transparan oleh aparat penegak hukum.
Kholilur Rohman juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam menstabilkan harga serta memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Tanpa pengawasan yang ketat, dikhawatirkan praktik spekulasi dan manipulasi harga akan terus merugikan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
“Negara harus hadir. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari permainan segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
