Akhir-akhir ini bermunculan kritik oleh sejumlah guru besar dari berbagai kampus terhadap presiden dan pemerintahan Joko Widodo. Diawali oleh sekelompok guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni yang berkumpul di Balairung UGM untuk menyampaikan Petisi Bulaksumur, Rabu, 31 Januari 2024.
Sehari setelah UGM, civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) berkumpul menyampaikan kritik pada pemerintahan Presiden Jokowi di halaman Auditorium Kahar Muzakkir di Kampus Terpadu UII DI Yogyakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Lalu Jumat, 2 Februari 2024, giliran Universitas Indonesia (UI) menyampaikan ‘Seruan Kebangsaan’ kepada Pemerintah Jokowi.
Perbedaan opini di tahun politik pasti terjadi, sebagaimana yang belakangan berkembang. Namun ditengah kemunculan kritik sejumlah kampus terhadap Presiden Joko Widodo tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM PTNU DIY) menganggap ada upaya yang sengaja dilakukan untuk mengorkestrasi narasi politik tertentu demi kepentingan elektoral.
BEM PTNU DIY menyayangkan jika kampus menjadi tempat orkestrasi elektoral, dan juga menyayangkan tindakan oknum yang berstatus Guru Besar melakukan kritikan semacam itu. Sesuatu seperti itu tidak dapat dibenarkan karena tidak melalui kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat.
Dalam ruang kontestasi politik, strategi partisan termasuk juga dalam pertarungan opini tetap harus dibangun dalam kultur dialog yang substansif dan perdebatan yang sehat. BEM PTNU DIY juga menyayangkan sikap yang diambil oleh beberapa Guru Besar diatas.
Patut dipertanyakan kenapa hal-hal yang sifatnya sensitif seperti ini tidak dilalukan di forum akademis atau forum secara langsung oleh pihak terkait?
BEM PTNU DIY mengajak masyarakat terutama civitas akademika untuk selalu menjaga atmosfer akademik yang sehat dalam bingkai kebebasan mimbar akademik yang bertanggungjawab agar menjaga kestabilan situasi dan kondisi tetap kondusif menjelang Pemilu 2024. Termasuk ikut memperbaiki suasana perbincangan agar tidak mengarah ke hal-hal yang provokatif dan intervensi.
Kritik yang dibangun oleh sejumlah kampus, terutama oleh orang yang berstatus Guru Besar tersebut menimbulkan dampak yang notabene dapat memecah belah di kalangan masyarakat. Pasalnya hal itu dilakukan hanya beberapa hari menjelang pemilihan Presiden. Harusnya sudah sejak lama civitas akademik terutama penyandang Gelar Guru besar tersebut dapat mengawal dan membuat proses demokrasi ini berjalan dengan baik.
Sekali lagi BEM PTNU DIY juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang beredar luas saat ini dan sekiranya. Mari bersama-sama menjaga kodusifitas pemilu tahun 2024 ini agar berjalan dengan dam ai dan lancar.
Muh. Faisal Dzulfahmi : Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM PTNU DIY).
*Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian dari tanggung jawab redaksi ideadaily.id