Resmi dikukuhkan, AJP Tegaskan Komitmen Kawal Lingkungan, Kesehatan, dan Kemanusiaan

Pengukuhan pengurus AJP periode 2025–2027 di Azana Style Hotel Pamekasan
Pengukuhan pengurus AJP periode 2025–2027 di Azana Style Hotel Pamekasan

Pamekasan – Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) menggelar pengukuhan pengurus periode 2025–2027 di Azana Style Hotel Pamekasan, Madura, Minggu (8/3/2026).

Pengukuhan tersebut dikemas dalam kegiatan Tadaruz Lingkungan bertema “Merawat Bumi Madura, Menjaga Independensi Pers” dengan menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak sebagai keynote speaker.

Selain itu, acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ansari, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur (KPID) Royin Fauziana, pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Timur Nur Faisal, pegiat lingkungan Kiai M. Mushthafa, serta jurnalis senior Pamekasan Ghozi Mujtaba.

Ketua AJP M. Khairul Umam menjelaskan bahwa AJP menjadi salah satu organisasi jurnalis yang serius mengawal isu lingkungan di Madura.

“Kami pernah menjadi relawan di Aceh dan Palu. Pengalaman itu menjadi inspirasi agar Madura tidak tenggelam oleh kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Pada periode kedua kepengurusannya, ia menegaskan komitmen AJP untuk mengawal tiga isu strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, yakni lingkungan, kesehatan, dan kemanusiaan.

Salah satu isu kesehatan yang menjadi perhatian, kata dia, adalah pasien gagal ginjal di Madura yang masih kesulitan mendapatkan fasilitas cuci darah sehingga harus dirujuk ke Surabaya.

“Terakhir, saya berterima kasih kepada seluruh pegiat lingkungan dan semua pihak yang masih peduli terhadap lingkungan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan bahwa keberadaan pers merupakan representasi masyarakat sipil dalam membantu pemerintah menegakkan aturan.

“Saya mengucapkan selamat atas dikukuhkannya pengurus AJP. Semoga apa yang diperjuangkan dan diikhtiarkan dapat tercapai,” ujarnya.

Ia juga mengaku akan melaporkan sejumlah isu lingkungan di Pamekasan kepada Gubernur Jawa Timur, termasuk persoalan mangrove dan aktivitas tambang.

“Termasuk soal tambang, bagaimana PUPR memastikan tanah yang digunakan dalam proyek tidak berasal dari aktivitas ilegal,” pungkasnya.